Kemensos Gelar Rakor Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai - Jampang Media

Breaking

Selasa, 02 Juli 2019

Kemensos Gelar Rakor Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Sumber : kemensos.go.id
Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Direktorat PFM Wilayah III di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya. Jumat (28/6/2019).
KEMENSOS, SURABAYA,- Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin M. O. Royani menyampaikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Direktorat PFM Wilayah III dengan tema "Peningkatkan Komitmen dan Sinergitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Mewujudkan 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi)". Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya. Jumat (28/6/2019).

Dalam materinya, M.O. Royani menyampaikan bahwa kegiatan rakor yang dilakukan ini adalah hal yang penting karena dapat menyamakan persepsi dalam pelaksanaan bantuan sosial di setiap daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu aturan yang beliau sampaikan adalah terkait pemanfaatan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sesditjen PFM yang juga merangkap PLT Direktur PFM Wilayah III tersebut juga menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan kepada KPM melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan sistem e-wallet dan bukan rekening tabungan, sehingga KPM harus menggunakan seluruh bantuan tersebut dengan optimal tanpa disisakan ataupun ditabung.

“Sosialisasikan kepada KPM agar uang yang sudah masuk ke dalam e-wallet segera digunakan hingga habis karena bantuan tersebut bukan rekening tabungan, gunakan dengan optimal jangan sampai disisakan, bahkan seribu pun,” jelasnya.

Selain optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM tersebut, M.O. Royani juga membahas tentang data serta kuota KPM yang juga perlu dioptimalkan. Beliau menjelaskan bahwa KPM yang sudah berada pada persentil 40% ke atas perlu digraduasi untuk digantikan dengan masyarakat miskin lainnya yang lebih membutuhkan dan jika masih ada sisa kuota maka kuota tersebut perlu diisi. “Masih banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi kuota KPM sehingga masih ada kuota tersisa, hal ini menjadi suatu kontradiksi dimana kita melihat di sekitar kita masih ada warga kurang mampu yang belum menjadi KPM namun secara kuota masih ada,” ungkapnya.

Dalam pengoptimalisasian bantuan sosial tersebut, Sesditjen PFM juga menghimbau agar dinas sosial dan para pendamping sosial tetap berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) secara berkala. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak daerah dan bank dapat bersinergi dan berkomitmen dalam pelaksanaan bantuan sosial sehingga bantuan sosial yang dijalankan dapat lebih berkualitas.

Setelah penyampaian materi oleh Sesditjen PFM, kegiatan rapat koordinasi tersebut ditutup oleh Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, M. Ali Taher yang mewakili Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi Z. A. Dulung. Dalam penutupannya, Ali Taher menyampaikan pentingnya bantuan yang tepat sasaran agar memiliki nilai guna yang tinggi dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Beberapa sektor yang penting untuk diperhatikan dalam penanganan fakir miskin yaitu sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan," jelas Ali. Selain itu, beliau juga berharap dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan DPR, fungsi-fungsi pelayanan publik bisa berjalan dengan baik dan pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan semakin optimal untuk menurunkan angka kemiskinan.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar